Peraturan Dan Kebijakan

Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor : 28/DjMT/Kep/III/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengadilan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2019 Tanggal 24 Mei 2019 tentang Himbauan Pencegahan Gratifikasi

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 71/KMA/SK/IV/2019 Tahun 2019 tentang Pemberlakukan Aplikasi SIPP Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 212/SEK/SK.KP5.3/II/2024 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengadaan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Untuk lebih Jelasnya Silahkan Klik Tautan Dibawah Ini
JDIH Peradilan Militer I-04 Palembang
JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia